Senin, 02 April 2012

[Media_Nusantara] [JATAM] siaran pers : FPR “GERAKAN RAKYAT MELAWAN KENAIKAN HARGA BBM”

Pernyataan Sikap :
FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)


"GERAKAN RAKYAT MELAWAN KENAIKAN HARGA BBM"
FPR Menyampaikan Salut danapresiasi yang mendalam kepada seluruh
rakyat, seluruh elemen gerakan baik dari buruh, tani, mahasiswa, NGO,
inteletual hingga anggota parlemen yang telah dengan gigih, tanpa
kenal lelah berjuang bersama melawan rencana kebijakan kenaikan harga
BBM dan kebijakan lainnya yang anti rakyat dari rejim SBY.


FPR menuntut pembebasan bagi seluruh korban yang ditangkap oleh
polisi, mengecam sidang paripurna DPR, dan menolak kenaikan harga BBM


Salam Perjuangan,

Gelombang aksi-aksi massa untuk menolak rencana penaikan harga BBM
telah berlangsung dengan penuh keberanian dari seluruh elemen rakyat
diberbagai tempat. Tidak ada perbedaan dari kaum buruh, tani, pemuda –
mahasiswa, intelektual, kaum miskin kota hingga perempuan dari
berbagai organisasi yang ada, semuanya melebur menjadi satu untuk
melawan kebijakan pemerintahan SBY yang lalim.

Sebuah apresiasi positif patut kita catat bahwa gerakan rakyat terus
tumbuh untuk melawan segala kebijakan dari negara yang anti-rakyat dan
menindas. Tumbuhnya gerakan rakyat baik secara kuantitas maupun
kualitas semakin membuktikan bahwa rakyat sudah tidak mau
terus-menerus dijadikan korban, dijadikan objek politik hingga
termasuk ditipu mentah-mentah oleh politik pencitraan yang selama ini
menjadi "merk dagang" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Politik pecah
belah dari rejim yang ditujukan pada gerakan rakyat, seperti meniupkan
isu provokatif, isu aksi anarkhi telah terbukti gagal total dan
mengalami kebangkrutan, apalagi dihadapkan pada kenyataan tentang
kepahitan dan penderitaan rakyat selama ini yang begitu jujur
menunjukan siapa sebenarnya SBY.

Di sisi lain, penanganan aksi yang dilakukan oleh SBY melalui aparat
keamanannya justru menunjukan kekalutan rejim untuk membendung
bangkitnya gerakan massa. Berbagai upaya menggagalkan gerakan massa
terus dilakukan, mulai dari pelarangan angkutan untuk mobilisasi
massa, isu aksi yang ditunggangi oleh kelompok lain, provokasi untuk
aksi anarkhis hingga pemukulan, tembakan terhadap massa aksi
menunjukan karakter fasis dari pemerintahan SBY yang semakin terlihat
jelas.

Kesalahan yang selalu di timpakan kepada aksi gerakan rakyat dengan
sebutan anarkis merupakan bagian dari politik pecah belah dan
menakut-nakuti rakyat untuk tidak ikut berjuang bersama. Disisi lain
fakta justru menunjukan bagaimana justru rakyat yang selalu menjadi
korban atas kebijakan dan cara penanganan aksi oleh aparat keamanan
baik TNI maupun Polri. Selama rentang waktu seminggu ini saja, di
berbagai daerah tercatat sejumlah data represifitas yang dilakukan
oleh aparat terhadap rakyat. Ratusan demonstran telah ditangkap,
dipukul, bahkan ditembak oleh aparat keamanan.

Gerakan massa pula yang kemudian mampu menarik simpati yang begitu
dalam dari berbagai kalangan, termasuk dari parlemen yang kemudian
memunculkan penolakan dari sejumlah anggota parlemen. Akan tetapi dari
"drama komedi" yang ditunjukan selama sidang paripurna DPR, sejatinya
kita semua mengetahui bahwa sesungguhnya DPR berdiri tidak untuk
rakyat, bahwa DPR bukanlah wakil yang patut kita percaya.

Keputusan final paripurna DPR untuk menyerahkan keputusan harga BBM
kepada pemerintah yang mengacu pada mekanisme harga pasar minyak
internasional melalui pengadaan pasal 7 ayat 6A yang penuh tipu daya
licik, menunjukan bahwa DPR tidak memperjuangkan aspirasi rakyat.
Bahkan keputusan tersebut memperterang posisi DPR yang justru tunduk
dan menjadi bagian lingkaran dari kekuasaan sang rejim komprador SBY.
Akibat dari itu semua, rejim SBY akan bisa menaikan harga BBM tanpa
harus melalui persetujuan DPR. Apa yang dinyatakan sebagai produk
politik yang hasil akhirnya adalah "MENUNDA" penaikan harga BBM,
bukanlah aspirasi rakyat yang jelas-jelas menuntut "MENOLAK" penaikan
harga BBM. Apa yang tercermin dalam politik "MENUNDA" adalah upaya
untuk meredam gerakan massa rakyat yang telah berkobar skala nasional.
Pemerintah SBY dan para penyokong kekuasaan politiknya dengan secara
pengecut karena ketakutan pada gerakan protes massa rakyat, terus
meredam dan menipu rakyat.

Sesungguhnya, akar masalah utama penaikan harga BBM di Indonesia bukan
terletak soal kondisi perekenomian dunia semata. Masalah utama adalah
rezim SBY tunduk sepenuhnya terhadap kapitalis monopoli internasional
(imperialis) yang melakukan kontrol atas produksi, harga, dan
distribusi minyak dunia, termasuk dominasinya di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan besar monopoli milik imperialis seperti Exxon
Mobile, Chevron, British Petroleum (BP), Shell, TOTAL menguasai
produksi dan pasar minyak dunia. Kelima perusahaan terbesar telah
meraup laba milyaran dollar AS dan memainkan harga minyak dunia
bersama kartel-kartelnya. Dominasi perusahaan minyak milik imperialis
pimpinan AS di Indonesia nyata-nyata telah menghancurkan kedaulatan
minyak nasional dan memerosotkan taraf penghidupan rakyat.

Atas dasar beberapa hal tersebut maka, Front Perjuangan Rakyat (FPR)
menyampaikan :
· Salut dan bangga yang mendalam kepada seluruh rakyat,
seluruh elemen gerakan rakyat baik dari buruh, tani, mahasiswa, NGO,
inteletual hingga anggota parlemen yang telah dengan gigih, tanpa
kenal lelah berjuang bersama melawan rencana kebijakan penaikan harga
BBM yang anti rakyat.
· Mengecam segala tindakan kekerasan, represifitas dan
intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah SBY melalui aparat
keamanannya baik TNI maupun Polri terhadap rakyat yang selama ini
telah berjuang melawan rejim anti rakyat SBY. Hal tersebut menunjukan
karakter fasis yang selama ini dimiliki oleh pemeritahan SBY.
· Mengecam parlemen dalam hal ini DPR yang telah dengan jelas
menunjukan karakter anti rakyat dan justru menjadi bagian dari rejim
yang menindas dan menipu rakyat dengan bahasa licik dan penuh tipu
daya. Rakyat MENOLAK, bukan "MENUNDA" kenaikan BBM.

Sehingga, dengan keadaan yang saat ini terus berkembang maka, kami
dari FPR tetap dalam garis perjuangan kami untuk tetap menolak segala
kemungkinan yang digunakan oleh pemerintahan SBY mencari-cari alasan
untuk penaikan harga BBM.

Selain itu, kami dari Front Perjuangan Rakyat juga menyatakan
tuntutan:1. Tolak kenaikan harga BBM dan TDL
2. Turunkan harga kebutuhan bahan pokok rakyat
3. Cabut UU No. 22/2001Migas dan UU Penanaman Modal 25/2007
yang terbukti pro-imperialis!
4. Tolak dominasi kapitalis monopoli internasional atas
penguasaan minyak dan gas, tambang dan mineral, serta kekayaan alam
lainnya milik rakyat Indonesia
5. Naikkan upah buruh dan jalankan reforma agraria sejati serta
Bangun Industrialisasi Nasional yang Mandiri.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan. Terima kasih atas
perhatiannya dan selamat bekerja!

Hidup Rakyat Indonesia!!
Tolak Penaikan Harga BBM!
Jayalah Perjuangan Rakyat!!

Jakarta, 1 April 2012
Front Perjuangan Rakyat (FPR)


Rudi HB Daman
Koordinator
Diposkan oleh gsbipusat di 19:02 0 komentar Link ke posting ini


--
Priyo Pamungkas Kustiadi
08561903417

Media Communication and Outreach
Jaringan Advokasi Tambang


------------------------------------

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Media_Nusantara/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Media_Nusantara/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
Media_Nusantara-digest@yahoogroups.com
Media_Nusantara-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Media_Nusantara-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar